Referensi

www.kutukutubuku.com

Melalui buku ini, Sultan Hamengku Buwono X menawarkan jalan keluar bagi pembangunan politik masa depan Indonesia Baru yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Sebuah gagasan mendalam yang menjawab pertanyaan: bagaimana dan sarana apa yang seyogyanya kita pakai untuk menjangkau masa depan berikut menawarkan alternatif dalam mengatasi kebekuan berpikir yang sedang membelenggu masa kini.

Wacana ini sungguh relevan sebagai sumbangan permikiran, ketika masyarakat kita sedang terpukau oleh pemecahan masalah secara instan, ketika kita sedang miskin gagasan mendalam yang mampu menjangkau masa depan.

Dengan demikian, buku ini sesungguhnya merupakan cetak biru yang bisa dimanfaatkan oleh setiap calon pemimpin dalam melihat kenyataan yang ada, berikut mengintip cakrawala kaki langit sebuah Indonesia Baru, sekaligus sarana untuk bisa mewujudkannya.

Kalau dulu mempersandingkan kata “bangsa” dan “negara” belum bisa terbayangkan bagaimana wujudnya. Namun, saat ini, dengan begitu mudahnya orang mengucapkan ungkapan “demi kehidupan berbangsa dan bernegara” seakan tiada soal diantara keduanya.

Bila menukik ke dalam sejarah, maka akan terasa bahwa “bangsa” dan “kebangsaan”, baik dalam dirinya sendiri maupun dalam hubungannya dengan “negara”, ternyata terkandung banyak masalah. bahkan sekarang, begitu banyak daerah yang ingin melepaskan diri dari induknya, menjadi propinsi atau kabupaten baru, dan banyaknya permasalahan bangsa yang tak kunjung ada solusinya, terasakan bahwa keIndonesiaan kita memang perlu dirajut kembali.

Demikian pernyataan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X saat peluncuran bukunya “Merajut Kembali KeIndonesiaan Kita”, Sabtu (15/3) di Auditorium Pascasarjana UGM.

Menurut Sri Sultan, masyarakat Indonesia masa kini, sesungguhnya bukan lagi konstruksi pluralisme tradisional suku, agama, atau ras, tetapi konstruksi neo-pluralisme. Artinya, struktur kemajemukan masyarakat saat ini tidak lagi bersifat massa, tetapi makin spesifik, terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil atau neo-tribal. Dengan demikian peta pluralisme menjadi demikian kompleks. sehingga membawa kepentingan yang menjadi semakin terfragmentasi.

“Keberagaman justru cenderung menyempit, mengkristal dalam kelompok, dan dimaknai sebatas prinsip, bahwa orang lain tidaklah lebih baik dari kelompoknya sendiri. Pendapat ini mempertegas pendapat Clifford Geertz tentang sulitnya melukiskan anatomi Indonesia, karena begitu kompleks dan serba multinya unsur yang bersenyawa,” ucapnya.

Sementara, rajutan historis dan ideologis dari pluralisme tidak tumbuh dengan baik, sehingga keIndonesiaan yang terbentuk pun belum sepenuhnya utuh. Meminjam istilah Max Lane, Indonesia adalah bangsa yang belum selesai.

“Atau, jika merujuk Benedict Anderson, bangsa Indonesia adalah sesuatu yang baru terbayang, imagined. Akibatnya, seperti yang tampil saat ini, bangsa Indonesia terkotak-kotak sehingga identitas keIndonesiaannya pun rapuh,” ungkap Sultan.

Politik identitas dalam format identitas suku, daerah dan agama, kata Sultan, mudah menguat, yang bisa dilihat misalnya, dalam istilah “putra daerah”. Bahkan tuntutan pemekaran daerah pun sering dipicu oleh menguatnya politik identitas.

“Jika hal tersebut tidak berhasil didayagunakan menjadi modal sosial, maka kemajemukan bangsa bukan saja tidak akan memberikan kontribusi apapun bagi pembentukan keIndonesiaan, tetapi juga dapat menjadi ancaman bagi stabilitas dan eksistensi Republik,” jelas Sultan.

Untuk itu, kata Sultan, agar hal tersebut tidak terjadi, dan sebaliknya, agar keragaman bangsa dapat memberikan kontribusi signifikan bagi konsolidasi keIndonesiaan, maka mimpi bersama tentang keIndonesiaan harus diciptakan. “Karena, menurut Daniel Dhakidae, tidak pernah bisa dikatakan suatu bangsa itu 'lahir', namun 'hadir' dalam sebuah proses 'formasi' sebagai suatu 'histrical being”, tandasnya.