Kolom

Wacana koalisi Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum lama ini cukup menyita perhatian khalayak.

Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat keduanya merupakan partai politik (parpol) besar pemenang pertama dan kedua dalam pemilu legislatif pada 2004. Keduanya juga dikenal sebagai parpol yang memiliki basis massa yang tersebar dan merata di seluruh negeri ini. Kedua parpol ini telah cukup banyak mewarnai dinamika politik nasional di era reformasi ini.

Banyak pihak mengapresiasi wacana koalisi kedua parpol itu, dalam kerangka pendewasaan politik bangsa. Dalam sistem politik yang demokratis, koalisi antarparpol bukanlah sesuatu yang baru dan aneh. Koalisi merupakan suatu perjanjian antarparpol untuk mewujudkan suatu tujuan politik.

Parpol-parpol itu satu sama lain memiliki kesamaan platformdan sudut pandang dalam merespons banyak permasalahan, dan karenanya mereka sepakat bersama-sama bersatu ke dalam wadah koalisi. Kesamaan platform tersebutlah seharusnya yang menjadi dasar dari sebuah koalisi politik.

Selain kesamaan platform, tentu juga kesamaan tujuan dan strategi politik sebagai pijakan langkahnya. Tujuan yang hendak dicapai harus selaras visi parpol peserta koalisi mengenai kehidupan berdemokrasi, ataupun tujuan untuk masuk ke dalam sistem pemerintahan apabila koalisi menang pemilu.

Apabila koalisi kalah, mereka harus konsisten untuk memperkuat posisi sebagai kekuatan penyeimbang, dalam kerangka implementasi demokrasi "checks and balances". Koalisi antarparpol merupakan hal yang wajar dalam kehidupan politik.

Pada umumnya, di berbagai negara demokratis terdapat koalisikoalisi parpol. Berkaca pada berbagai model koalisi politik di negara-negara demokratis dan pengalaman politik kita, disarankan koalisi sebaiknya ditetapkan untuk satu waktu kurun tertentu, misalnya satu periode (5 tahun).

Penetapan kurun waktu ini akan memantapkan usaha pencapaian tujuan koalisi dan memberikan kepercayaan kepada rakyat. Pemerintahan yang terbentuk pun akan yakin menjalankan programnya tanpa takut koalisi pecah di tengah jalan.

Dalam rangka mewujudkan koalisi politik yang kuat, tentu diperlukan trust satu sama lain, karena berkoalisi adalah menyatukan tujuan. Selain itu, untuk menjaminadanya agar koalisi dapat berjalan baik, harus pula disepakati mekanisme aturan main dan pengambilan keputusan yang akan digunakan.

Hal ini sangat penting untuk disepakati sebelum pembentukan koalisi secara permanen. Dengan begitu, jika terjadi perbedaan sudut pandang, mekanisme tersebutlah yang akan dipakai untuk mengelola dan mengatasi konflik atau perbedaan demi menjaga keutuhan koalisi.

Berkoalisi itu ibarat adanya orangorang yang ingin menyeberang ke suatu pulau di seberang lautan, lantas bersepakat untuk menaiki perahu secara bersama-sama.Tentu mereka harus sudah menentukan titik bersandar yang merupakan kesepakatan win-win solution antara banyak pihak yang bersepakat.

Sudah barang tentu mereka akan berlabuh secara bersama-sama pula.Tak boleh salah satu pihak sampai lebih dulu dari yang lain. Mereka pun harus mendayung bahu-membahu dengan harmonis, agar perahu lancar dan cepat lajunya.

Dalam konteks Pemilihan Presiden 2009 yang akan datang, parpol yang belakangan ini melakukan koalisi sebaiknya terlebih dulu menyepakati figur paket calon presiden dan wakilnya. Kelak, paket inilah yang akan mereka sosialisasikan dalam pemilu legislatif.

Paket itu harus sudah disepakati dan disosialisasikan sebelum pemilu legislatif sehingga masyarakat pemilih mempertimbangkan siapa yang akan mereka pilih sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Keterkaitan antara pilihan partai pada pemilu legislatif dengan preferensi terhadap pemilihan presiden pun dengan demikian akan terlihat. Selain itu,koalisi yang disosialisasikan lengkap dengan paket calon presiden dan wakil presiden ini tentu akan menjadi proses pendidikan politik yang baik.

Bilamana kandidat presiden dan wakil presiden yang didukung oleh parpol-parpol yang berkoalisi itu ternyata memenangi pemilihan, maka dalam membentuk kabinet tentu presiden dan wakilnya akan merekrut anggota kabinet dari parpolparpol yang berkoalisi. Dengan demikian, presiden punya basis dukungan politik yang bersal dari parpol-parpol yang berkoalisi.

Nantinya dukungan ini akan sangat mereka butuhkan ketika berhubungan dengan parlemen. Apalagi kita ketahui bersama bahwa dalam sistem politik kita sekarang peranan partai dan parlemen sangat menentukan. Basis dukungan koalisi tersebut diharapkan akan membuat pemerintah berjalan efektif.

Adapun parpol-parpol yang tidak bergabung dalam koalisi bisa menjadi kekuatan penyeimbang dalam rangka memperkuat sistem checks and balances. Inilah yang menjadi hakikat sistem demokrasi.

Keberadaan penyeimbang ini dibutuhkan dalam sistem pemerintahan demokratis agar pemerintah senantiasa diawasi dalam pelaksanaan programnya oleh kekuatan-kekuatan penyeimbang tadi. Pemerintah pun akan selalu dijaga agar selalu berada di jalur yang benar (on the right track).

Terkait kondisi menjelang Pemilu 2009, koalisi antarpartai lebih mungkin dilakukan setelah diketahuinya hasil pemilu legislatif, termasuk apakah nanti PDIP akan jadi berkoalisi dengan Partai Golkar.

Dengan demikian, proses ke arah koalisi antara PDIP dan Partai Golkar, yang dulu pernah tergabung ke dalam Koalisi Kebangsaan,tampaknya akan menemui sejumlah kesulitan. Hal itu karena PDIP sejak awal telah menetapkan calon presiden, yaitu Ibu Megawati Soekarnoputri.

Artinya, jika koalisi dilaksanakan sebelum pemilu legislatif, maka Golkar harus bersedia hanya untuk mengisi posisi calon wakil presiden. Padahal,wajar bilamana Golkar berusaha untuk mempunyai calon presiden sendiri, apalagi Golkar adalah pemenang pemilu legislatif pada 2004.

Di sisi lain, tampaknya PDIP pun akan berpegang pada keputusan mereka yang tak dapat diganggu gugat. Atas dasar itu koalisi PDIP-Golkar itu lebih realistis kalau dilakukan setelah pemilu legislatif. Pada saat itu akan diketahui peta kekuatan politik masing-masing parpol.

Pola koalisi pun akan banyak dipengaruhi peta kekuatan pascapemilu legislatif. Seandainya PDIP ternyata keluar sebagai pemenang,maka wajar kalau Golkar hanya akan mengisi posisi calon wakil presiden apabila mereka sepakat untuk berkoalisi.

Tapi kalau Golkar yang menang, maka PDIP harus rela menerima posisi calon wakil presiden dalam koalisi. Andaikata ini terjadi, maka PDIP harus menentukan sikap apakah akan tetap mencalonkan Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai presiden atau mencari tokoh lain yang menjadi calon wakilnya.

(Akbar Tandjung)