Kolom

Bagi umat Nasrani, Natal berarti merayakan kelahiran Yesus Kristus di bumi. Kelahiran-Nya menumbuhkan harapan untuk pemulihan hubungan umat manusia dengan Tuhan yang rusak akibat kejahatan dan dosa. Ajaran dan tindakan-Nya mereformasi pola pikir, nilai moral, tatanan sosial, dan pengalaman spiritual. Dengan demikian, hubungan umat manusia dengan Tuhan tidak lagi merupakan pengetahuan supernatural (transendental) dan ritual, tetapi sekaligus merupakan pengalaman unik bagi umat (imanen).

0

Komentar

Buah dari gerakan reformasi sepuluh tahun ini, antara lain, bermimpi menjadi Presiden RI tidak lagi dianggap tindakan subversi yang bisa mengancam kepemimpinan nasional. Puluhan dari "pemimpi presiden" secara terbuka telah mengampanyekan minat itu di arena publik. Ratusan miliar rupiah telah mereka belanjakan ke media massa untuk mengiklankan kebolehan mereka menjadi Presiden RI 2009-2014. Dalam hubungan ini, diterbitkannya UU No 42/2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres) telah membuat marah sejumlah "pemimpi presiden". Sebab, UU Pilpres tersebut dinilai menghambat peluang mereka.

0

Komentar

Terkait sengketa Pilkada Jawa Timur (Jatim), Selasa, 2 Desember 2008 Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan agar Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) melakukan pemungutan suara ulang di dua kabupaten, masing-masing Bangkalan dan Sampang, serta penghitungan ulang di Pamekasan, ketiganya di Pulau Madura. Putusan tersebut mewarnai babak baru penelesaian sengketa Pilkada Jatim pasca-rekapitulasi suara oleh KPUD pada 11 November 2008 yang memenagkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) Pasangan tersebut mengalahkan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji).

0

Komentar

Kritikan Akbar terhadap Kalla mendapat perhatian Agung Laksono, yang kemudian menyatakan sangat menyesal atas pernyataan Akbar yang menilai bahwa Ketua Umum DPP Partai Golkar, Jusuf Kalla sebagai penyebab turunnya popularitas partai berlambang beringin itu. Agung memang punya pandangan berbeda dengan Akbar. Soal menurunnya pamor Partai Golkar, Agung menilai bukan karena sosok Yusuf Kalla, tapi karena faktor lain. Agung yang Ketua DPR-RI menampik kebenaran soal hasil survei, yang menyebutkan hilangnya pamor Partai Golkar karena sosok Jusuf Kalla.

0

Komentar

Sudah teramat banyak pilkada di gelar di negeri ini. Tetapi, hanya sedikit yang menerima kekalahan dengan kesatria. Salah satu yang sedikit itu, antara lain Pilkada DKI Jakarta. Begitu beberapa lembga survei menyatakan Faudji Bowo menang, calon gubernur Adang Dorodjatun langsung mengucapkan selamat. Inilah laku kesatria yang amat langka dari politisi kita. Di berbagai pilkada, keributan menjadi realitas yang amat biasa terjadi. Demokrasi pun menjadi menyeramkan.

0

Komentar

Televisi adalah rajanya karena memiliki jangkauan paling luas bagi publik dalam memperoleh informasi. Televisi masuk hingga kamar-kamar tidur pemilih. Bagi pemilih, sekalipun ia dekat dengan partai politik tertentu, hal itu tidak membatasi dirinya untuk menonton iklan politik partai lain. Hanya pemanfaatan media massa sebagai alat yang paling efisien untuk kampanye tidak dilakukan secara maksimal oleh partai politik. Akibatnya, iklan politik yang gencar tidak selalu memperkuat sentimen positif pada partai politik. Jadi, ada semacam situasi yang 'tidak nyambung' antara citra partai yang dibangun melalui iklan dan citra ideal yang dimaui rakyat.

0

Komentar

MUNGKINKAH Demokrat tanpa SBY? Pertanyaan dalam ini, bisa dikembangkan lebih lanjut, misalnya apakah minus Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Partai Demokrat bisa eksis? Fenomena ketergantungan partai pada tokoh, merupakan hal yang mengemuka sejak era reformasi. Demokrat kini sudah sangat identik dengan SBY. Tapi, sekedar menggantungkan pada kekuatan popularitas SBY saja, tentu sangat tidak cukup menjamin survivalitas partai ini.

0

Komentar

ERA reformasi yang ditandai antara lain oleh keterbukaan politik saat ini memberikan peluang bagi berbagai kalangan masyarakat untuk berkiprah dalam Parpol, baik yang sudah ada maupun dengan mendirikan Parpol. Salah satu modus kehadiran Parpol baru adalah, tatkala aktor-aktor pendirinya membanting haluan atas orang-orang Ormas (organisasi sosial kemasyarakatan) menjadi para aktivis politik. Ormasnya masih diertahankan independen, tetapi individu-individunya sibuk mengurus Parpol.

0

Komentar

Saya, meminjam pengibaratan Anas Urbaningrum, mengatakan: pilih mana sekarang: jambu masak pohon atau jambu karbitan? Yang berkualitas, yang matang betul, yang awet dan berjangka panjang adalah yang masak pohon, bukan yang karbitan alias menang secara kebetulan saja (by accident). Pelembagaan politik lebih penting, ketimban sekedar menang Pemilu.

0

Komentar

Pada Pilkada Klungkung, tingkat dukungan untuk pemenang yang hanya 33,84 persen dari 142.007 pemilih, bisa dikatakan modal yang sangat rendah. Angka ini sangat jauh dari posisi ideal sebagai syarat awal pengelolaan pemerintahan demokratis. 

Pemahaman bahwa kecilnya tingkat dukungan politik dalam Pilkada Klungkung akan memiliki risiko tinggi, bisa dikorelasikan dengan pandangan doktor ilmu politik jebolan UGM Akbar Tandjung. Politisi yang mantan Ketua DPR-RI ini mengatakan, pemimpin dengan dukungan politik yang rendah sangat riskan.

0

Komentar

Tetapi, tradisi keroyokan ini, tampaknya tak merupakan dominasi para pemuda yang sedang tawuran. Pergulatan kekuasan di partai-partai politik, bahkan di panggug politik luas, juga mencerminkan potret demikian. Pola zero sum game, tampaknya telah menjadi suatu budaya dalam politik kita. Kenakalan remaja dan pemuda, kompleks penyebabnya, dan tampaknya ada juga kontribusi kenakalan orangtua. Paradigma pendidikan kita yang seolah menekankan pentingnya ijazah saja dan tidak mematangkan pengembangan tradisi intelektual, juga punya andil.

0

Komentar

Golkar 'berubah'. Partai ini membuat kejutan. Rapimnas yang digelar pekan kemarin melahirkan keputusan 'demokratis'. Partai ini mengakomodasi faksi yang ada dalam tubuh beringin. Calon presiden (capres) yang semula mono berubah hetero. Malah Akbar Tandjung, Sri Sultan HB X dan Fadel pun masuk bursa kandidat. Ada apa gerangan?

0

Komentar

MASA depan politik Partai Golkar sedikit-banyak akan dapat dicandra dalam perhelatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IV pada 17-20 Oktober 2008. Rapimnas merupakan titik strategis menghadapi Pemilu 2009. Peserta Rapim diperkirakan tak mempersoalkan keputusan penentuan caleg berdasar suara terbanyak dan peniadaan konvensi. Artinya, agenda formal tinggal ketok palu. Tetapi justru yang menarik ketika dinamika Rapimnas mengkonfirmasikan peta kompetisi internal elite Golkar mutakhir.

0

Komentar

Sultan Hamengku Buwono X (HB X) dimajukan sebagai calon presiden (Capres). Raja Yogya ini bakal ikut bertarung dalam Pemilu 2009 mendatang. Hanya, sementara ini dia bukan dicalonkan partai politik, tapi oleh salah satu sayap Partai Golkar, yaitu Serikat Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI). Naga-naganya Sultan sepakat.

0

Komentar

APAKAH kegagalan proyek "blue energy" dan padi Super Toy yang menjadi bahan pergunjingan luas belakangan ini membuktikan bahwa kita masih rela dibimbing mitos ketimbang rasionalitas? Pertanyaan ini dianggap tidak "nyambung" tentu oleh yang pro pada proyek itu. Alasannya, proyek itu bisa diilmiahkan sedemikian rupa, dan mestinya inisiatornya dihargai, setidaknya telah berbuat sesuatu.

0

Komentar

Belum jelas benar berapa angka persentase yang akhirnya dipakai dalam pencalonan presiden-wakil presiden oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol. Seiring revisi UU Pemilihan Presiden (Pilpres) yang masih dibahas di DPR, sesuai usulan fraksi-fraksi, angkanya berkisar 15 hingga 30%. Tentu realitas itu terkait erat dengan kepentingan parpol-parpol dalam menghadapi Pemilu 2009. Dalam perspektif lain, fenomena tersebut merupakan salah satu model inkonsistensi politisi DPR dalam merevisi paket UU politik yang terasa sekali dikendalikan kepentingan jangka pendek.

0

Komentar

MUNGKINKAH politik saleh? Para etikawan sejatinya selalu berpandangan positif atas politik. Bahkan dikatakan politik itu sejatinya tidak hanya merupakan satu istilah yang netral, tetapi lebih dari itu suci. Karena suci itu berkonotasi mulia, maka otomatis politik mulia dan terhormat. Di wilayah substansi, kemuliaan itu tercermin dari nilai-nilai politik yang demokratis, yang bersifat universal seperti egalitarianisme, penghargaan yang tinggi atas hak asasi manusia, keadilan, kesamaan di depan hukum, konstitusionalisme, dan seterusnya.

0

Komentar

Permasalahannya jadi pelik kalau dikaitkan dengan modal alias kapital. Tidak ada yang gratis dalam hal “merebut” dan “mempetahankan” kekuasaan. Yang bermodal atau beruang besar, di alam “gebyar” dan “artifisial” ini, bakal berpeluang lebih tinggi ketimbang yang cekak. Tapi, uang saja tidak cukup. Para politisi akan memanfatkan simbol-simbol, sentimen-sentimen, dan mitos-mitos. Persoalan etika alias kepatutan lantas mengemuka. Kadang-kadang upaya-upaya untuk “memenangkan diri” dilakukan di luar kepatutan, sehingga menodai “kesucian politik”.

0

Komentar

Seandainya PDIP ternyata keluar sebagai pemenang,maka wajar kalau Golkar hanya akan mengisi posisi calon wakil presiden apabila mereka sepakat untuk berkoalisi. Tapi kalau Golkar yang menang, maka PDIP harus rela menerima posisi calon wakil presiden dalam koalisi. Andaikata ini terjadi, maka PDIP harus menentukan sikap apakah akan tetap mencalonkan Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai presiden atau mencari tokoh lain yang menjadi calon wakilnya.

0

Komentar

Baik Partai Golkar maupun PDI-P sama-sama sebagai partai nasionalis yang berposisi di tengah yang mewadahi beragam segmen (cacth all party). Namun, kesamaan ”ideologi” saja tidaklah cukup untuk mengoperasionalisasikan kerangka koalisi yang sesungguhnya. Akibatnya, koalisi berhenti di tingkat wacana. Kedua partai tampak tak memasang ”harga mati” dan masih membuka diri bagi berbagai macam kemungkinan. Maka, berharap ada koalisi besar PDI-P dengan Partai Golkar sebelum Pemilu 2009 tentu terlalu berlebihan.

0

Komentar

Sinyalemen Akbar Tandjung semakin menunjukkan, memang Partai Golkar dengan aturan ini hanya untuk sekedar menaikan citranya kembali, seolah-olah demokratis dengan penentuan suara terbanyak dalam penentuan caleg. Tetapi di balik itu tersimpan aroma kepentingan lain, hal ini bukanlah yang utama selain hanya untuk memenuhi ambisi kekuasaan belaka. Harus diingat sistem demokratis yang pernah menjadikan Partai Golkar sebagai pemenang pada Pemilu legislatif 2004 lalu karena diadakannya konvensi. Konvensi ini membuat Partai Golkar menjadi fenomenal pada saat itu dengan berbagai macam pemberitaan "positif" membuat Golkar menjadi pemenang di legislatif.

0

Komentar

Fenomena partai-partai menyiasati sistem sebagaimana yang sudah digariskan oleh UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu oleh partai-partai politik, sesungguhnya merupakan bentuk inkonsistensi, walapun bagi partai-partai baru yang tidak terlibat dalam pembahasan perundang-undangan politik, masih dapat dipahami. Yang jelas yang perlu diantisipasi atas fenomena penyiasatan ini adalah penanganan dampak konfliknya. Jangan sampai kelak, partai tertelikung oleh konflik-konflik serius dan berlarut-larut pasca-pemilu, yang tentunya berpengaruh kurang baik pada stabilitas politik. 

0

Komentar

Dalam sebuah Catatan Pinggir-nya Goenawan Mohammad pernah menulis soal kembang api. Gebyarnya luar biasa, indah menawan, berpendar di angkasa dengan terangnya, tetapi, namanya juga kembang api, kemudian jatuh, bahkan abunya saja tak berbekas. Memang, ia tidak menyinggung langsung fenomena perpoltikan kita, tetapi jelas tampak ada kekhawatiran bahwa ingin segera naik daunnya para politisi lama atau yang “mendadak politisi” sebagaimana marak di hari-hari pencalegan ini, meminggirkan otentisitas.

0

Komentar

Kekalahan demi kekalahan menghantam Golkar dalam berbagai pemilihan kepala daerah (pilkada). Kondisi ini mau tak mau membuat banyak pihak bertanyatanya sekaligus mengambil kesempatan dengan melemahnya partai yang merupakan pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2004 ini.

0

Komentar

“Sekarang politisi tahu bahwa setiap langkah—kata ataupun ekspresi—akan direkam, dikemas, dan dihubungkan ke seluruh dunia, dalam beberapa menit.” (Edward Luce, Financial Times, 13/6/2008). Tulisan ini mengulas bagaimana teknologi internet dipergunakan secara efektif oleh para tokoh politik. Seperti contohnya fenomena Barack Obama.

0

Komentar

Dalam tulisannya berjudul ”The Evolution of Party Organizations in Europe: Three Faces of Party Organization”, Richard Katz dan Peter Mair (1994) berpendapat, parpol memiliki tiga wajah, party in public office, party on the ground, dan party in central office. Diterjemahkan secara bebas, wajah parpol bisa dilihat dari aktivitas kader-kader mereka di pemerintahan dan di parlemen, di akar rumput, dan di aras pusat.

0

Komentar