Berita

KUPANG - Dr. Ir. Akbar Tandjung menyimpulkan bahwa masa transisi politik di Indonesia pasca pergantian rezim tahun 1998 sudah selesai. Penilaian doktor ilmu politik itu didasari atas telah terselenggaranya Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 yang demokratis sebagai indikator. Namun meski masa transisi politik telah selesai, pembangunan demokrasi di Indonesia belum selesai. Demikian pernyataan Akbar pada Seminar Nasional Kebangsaan di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (03/04).

Menurut Akbar, salah satu tugas terpenting dalam proses pembangunan demokrasi adalah penguatan partai politik. Namun penguatan tersebut bukan sekedar menguatkan sistem kepartaian secara kelembagaan saja. “Partai politik harus menunjang demokrasi substansial,” ujarnya.

Demokrasi substansial yang dimaksud Akbar adalah demokrasi yang tidak hanya berupa kebebasan berpolitik namun demokrasi yang berdampak pada kesejahteraan rakyat. “Demokrasi adalah alat atau sarana untuk mencapai kemakmuran,” papar doktor ilmu politik Universitas Gadjah Mada itu.

Akbar melanjutkan, sebagai elemen terpenting dalam demokrasi, partai politik memegang peranan yang signifikan dalam mewujudkan demokrasi substansial di Indonesia. “Sistem ketatanegaraan kita menempatkan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi,” jelasnya. Oleh karenanya Akbar mengingatkan agar partai politik tidak disibukkan dengan urusan kepartaian saja dan melupakan tujuan memakmurkan rakyat.

Seminar yang digagas oleh HMI Cabang Kupang itu dihadiri oleh hampir seribuan peserta dari berbagai kalangan. Selain kader HMI, hadir pula perwakilan pejabat propinsi NTT, perwakilan pejabat kota Kupang, perwakilan DPRD NTT, Komandan Lantamal Kupang, perwakilan guru, perwakilan tokoh agama Kristen dan Katolik serta kalangan akademisi dan organisasi kepemudaan sekota Kupang.

Demokrasi Hati Nurani

Sementara itu pada panel diskusi yang sama, Rektor Universitas Cendana Prof. Frans Umbu Datta, mengingatkan agar demokrasi dibangun berlandaskan hati nurani. “Politik itu harus bersandar pada hati nurani,” tegas Prof. Frans. Ia mengatakan tanpa hati nurani maka politik akan kehilangan arah dan tujuannya. Akibatnya perilaku politikus akan mengabaikan norma-norma yang berlaku dan partai politik hanya digunakan sebagai alat untuk berkuasa.

Dalam kesempatan itu Prof. Frans memuji Akbar Tandjung yang dinilainya mempunyai kepiawaian berpolitik yang etis. “Pak Akbar ini salah satu tokoh politik yang cara-cara berpolitiknya etis,” ujarnya.