Berita
Resepsi agung pernikahan putri raja Surakarta Sinuhun Tedjowulan Paku Buwono XIII (Kolonel Infanteri), Gusti Raden Ajeng Putri Woelan Sari Dewi dengan Kus Hermawan Bramasto digelar di nDalem Wuryaningratan, Surakarta, Sabtu, (28/06/08). Kanjeng Pangeran (KP) Akbar Tandjung menghadiri seremonial sakral tradisi keraton Surakarta tersebut. Selain Akbar, hadir Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI Mooryati Sudibyo, Ketua MK Jimly Asshiddiqie, Menneg BUMN Sofyan Djalil, KASAD Letjen TNI Agustadi Sasongko Purnomo, mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan Gubernur Jateng terpilih Bibit Waluyo.
Meski belum ada pernyataan resmi dari keduanya, kehadiran Akbar Tandjung pada acara gerakan pro penetapan (GPP) Sultanku Gubernurku, menimbulkan spekulasi soal wacana duet Sultan-Akbar pada pilpres 2009. Kedua tokoh senior Partai Golkar tersebut hadir pada acara deklarasi GPP Sultanku Gubernurku yang digagas DPD Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (29/06/08) pagi di alun-alun utara DIY.
Akbar Tandjung melakukan kunjungan kerja ke provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Hari pertama, Jum’at siang, (20/06/08), Akbar menghadiri haul Syekh Abdul Qodir Jaelani dan peletakan batu pertama pembangunan panti asuhan pria ponpes Asy Sapi’iah Nahdatul Wathon di Desa Suntung, Kecamatan Pringgate, Lombok Tengah. Sore harinya menghadiri deklarasi Aliansi Pemuda Bersatu (Sidatu) di Menseh, Ganti Praya Timur, Loteng, Lombok Tengah. Malam harinya Akbar bersama anggota DPR RI daerah pemilihan NTB Marzuki Darusman menghadiri peresmian Win Institute di kediaman Ketua KNPI NTB Lalu Winengan.
Akbar Tandjung melayat ke rumah duka mantan anggota MPR RI era Presiden BJ Habibie, Sumarno Dipodisastro. Mantan fungsionaris Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut dikenal sebagai tokoh yang kritis. Dalam kesempatan tersebut, Akbar bertemu dengan istri dan keluarga almarhum, salah satunya aktivis LSM Farid Faqih.
Analis properti Panangian Simanungkalit mengungkapkan subsidi pemerintah untuk sektor properti baru Rp 700 miliar, sementara subsidi BBM mencapai Rp 200 triliun. Padahal, sektor properti khususnya perumahan rakyat merupakan kebutuhan vital yang harus dipenuhi.
Krisis kelangkaan energi yang akan melanda dunia membuat banyak pihak mulai mencoba mencari alternatif, salah satunya dengan menggunakan bahan baku pangan. Hal tersebut diungkapkan oleh mantan Ketua DPR RI Akbar Tandjung sewaktu menjadi pembicara dalam diskusi politik bersama pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sumatera Utara di Kafe De’Java, Jalan Wolter Mongonsidi, Medan, Sumatera Utara, Senin (16/6).
Dualisme kepengurusan KAHMI di tingkat pusat kembali menjadi sorotan Akbar Tandjung dalam temu ramah yang dilakukannya bersama KAHMI dan HMI Se-Kalimantan Barat di Gedung Rektorat Universitas Tanjungpura, Sabtu (14/6).
Untuk mencapai tujuan nasional seperti yang termaktub dalam konstitusi, Akbar Tandjung berpendapat bahwa yang harus diprioritaskan adalah masalah kepemimpinan nasional. “Saya menitikberatkan pada rekrutmen kepemimpinan nasional,” tegas Akbar Tandjung.
Rangkaian peristiwa penting yang menjadi tonggak sejarah modern perjuangan bangsa Indonesia merupakan sebuah proses perubahan yang terus berkesinambungan. Akbar Tandjung mengingatkan kembali bahwa pergerakan nasional diawali dengan munculnya rasa nasionalisme dari orang-orang muda yang terpelajar pada awak abad ini. Kemudian, rasa nasionalisme tersebut melahirkan persatuan dan kesatuan yang terwujud pada Sumpah Pemuda.
Akbar Tandjung makin lengket dengan Partai Demokrat. Terbukti, politisi senior tersebut sudah empat kali diundang sebagai pembicara Pelatihan Kepemimpinan Kader (PKK) Partai Demokrat se-Indonesia. Terakhir, Jum’at (13/06/08), Akbar kembali datang ke Cipanas, Jawa Barat. Berbicara di hadapan ratusan peserta PKK Partai Demokrat angkatan ke-IV, Akbar menegaskan kembali pentingnya manajemen konflik parpol.
Perjuangan DPD untuk mengegolkan rancangan amandemen ke-5 konstitusi sampai tahun 2008 ini masih terkendala minimnya dukungan partai politik di DPR. Tarik ulur kepentingan parpol dianggap sebagai biang keladi lambannya proses perubahan kembali UUD 1945.
Suara-suara ketidakpuasan akibat pengumuman hasil verifikasi administrasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap partai-partai baru dinilai hanya sebuah awal dari rangkaian hal yang dapat memicu konflik dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 nanti.
Kekecewaan Partai Golkar terhadap keputusan Mendagri yang mengalahkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Maluku Utara yang diusungnya, Abdul Gafur-Abdurrahim Fabanyo, tidak bisa dijadikan alasan bagi partai beringin itu untuk tidak lagi mendukung pemerintah.
Mantan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) kabinet Presiden Soeharto, Dr. Ir. Akbar Tandjung, mengadakan pertemuan tertutup dengan para pengusaha properti yang tergabung dalam Jakarta Property Club (JPC), Jumat, (6/6) di Jakarta.
Dalam dunia politik, pindah partai atau membuat partai sendiri sudah jadi pemandangan yang lazim. Karena partai menyediakan jalan untuk menduduki jabatan politik agar tujuan menyejahterakan rakyat tercapai. Namun, mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung mengaku tetap setia dan siap memberi masukan walau sudah tidak lagi menjabat dalam struktur Partai Golkar. Ia juga menegaskan, “Saya tidak ingin lagi memimpin Partai Golkar.”
Akbar Tandjung menjenguk mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh di LP Sukamiskin Bandung, Kamis (04/06/08). Akbar didampingi oleh Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Puteh, oleh KPK dianggap terlibat kasus pembelian helikopter yang merugikan negara.
Akbar Tandjung mengatakan keran peluang terhadap capres perorangan pada pilpres ke depan harus dibuka. Hal tersebut didasari atas telah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan calon perorangan mengikuti pilkada. Kalau calon perorangan pilkada boleh ikut pilkada maka seharusnya calon perorangan boleh ikut pilpres. Demikian pokok pikiran Akbar Tandjung pada Konsultasi Nasional Gereja-Gereja dan Lembaga Pelayanan Kristen Indonesia 2008, Kamis (04/06/08) di Ancol, Jakarta.
Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (UIN SGD) Prof. Nanat Fatah menyatakan output sistem demokrasi adalah kesejahteraan. Secara akademik dan empirik, sistem demokrasi yang digunakan suatu negara idealnya paralel dengan tingkat kesejahteraan. Pendapat tersebut diamini oleh Akbar Tandjung. Ia menekankan pentingnya tertib politik untuk melahirkan pemerintahan yang kuat yang bermuara pada kesejahteraan. Demikian intisari pemikiran keduanya pada seminar di UIN SGD, Bandung, Kamis (04/06/08).
Masyarakat Mandailing Natal, Sumatera Utara mengelar upacara adat “Upah-upah” untuk Akbar Tandjung, Senin (3/6). Acara ini dimaksudkan untuk pemberian ucapan selamat atas gelar doktor ilmu politik yang diperoleh Akbar Tandjung. Sekaligus untuk memberikan kekuatan bagi Akbar Tandjung.
Naiknya harga BBM dan berbagai kebutuhan pokok lainnya, mengakibatkan situasi dan kondisi nasional yang serba sulit. Untuk itu, para alim ulama diharapkan dapat menjelaskan kondisi tersebut kepada masyarakat.
Kritik yang disuarakan oleh Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tandjung tidak mendapat tanggapan yang baik dari Kepemimpinan Partai Golkar di tingkat pusat. Padahal, menurut Akbar, ia tidak bermaksud untuk mendiskreditkan.
Makam Syeich Abdurrauf Bin Ali Alfansuri atau yang lebih dikenal dengan Syiah Kuala menjadi tempat wisata spiritual yang menarik untuk dikunjungi. Minggu, (1/6) Akbar Tandjung pun melakukan ziarah pada makam ulama besar tersebut.
Kekhawatiran akan kondisi Partai Golkar saat ini ternyata dialami di daerah-daerah. Termasuk di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Keadaan ini terungkap dalam pertemuan informal fungsionaris Partai Golkar NAD, Minggu (1/6).
Menjelang pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tahun depan, beberapa tokoh nasional sudah mulai melakukan gerakan-gerakan. Termasuk Akbar Tandjung yang sudah menyatakan diri untuk maju pada Pemilu 2009.
Banda Aceh – Dalam hal mewujudkan tujuan yang dimiliki oleh HMI, Akbar TAndjung berharap agar HMI terus menunjukkan komitmennya. Pernyataan tersebut dikemukakannya dalam orasi ilmiah bertajuk, “Mempertegas Komitmen HMI Menuju Masyarakat Adil & Makmur yang Diridhoi Allah SWT”, Minggu (1/6).
Banda Aceh – Pada silaturahmi yang dilakukan dengan HMI Cabang Aceh, Minggu (1/6), Akbar Tandjung berpesan agar HMI mau meningkatkan kepeduliannya terhadap masyarakat luas.
Banda Aceh – Keberadaan Peraturan Pemerintah yang mendukung UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sudah dinanti-nantikan oleh banyak pihak. Hal tersebut pun menjadi bahan perbincangan yang dilakukan oleh Akbar Tandjung dengan beberapa tokoh masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam di Bandara Sultan Iskandar Muda, Minggu (1/6).
Dalam orasi ilmiah di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Akbar Tandjung mengingatkan agar semangat kaum muda untuk menjadi pemimpin harus diwujudkan dalam bentuk konkret. Mantan Menpora itu mengatakan pemuda jangan hanya meminta jatah kepemimpinan lalu berpangku tangan. Akbar mendorong pemuda untuk meraih tongkat estafet kepemimpinan lokal dan nasional sesuai dengan sistem dan mekanisme yang telah disepakati yaitu melalui jalur partai politik. Demikian pokok pikiran Akbar dalam orasi ilmiah bertajuk "Peluang dan Tantangan Pemuda Dalam Pembangunan Bangsa Menuju Era Globalisasi" di UKSW, Salatiga, Jawa Tengah, Sabtu (31/05).
Pro kontra penyelenggaraan pilkada langsung terus bergulir. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (FH UMS) Dr. Aidul Fitricianda Azhari menilai pilkada langsung cenderung boros dan rawan konflik. Pendapat berbeda diungkap oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari. Menurut hasil penelitian Indo Barometer jumlah pilkada langsung yang berlangsung relatif tanpa konflik mencapai 90 – 95 persen. Sementara itu mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung tetap mendukung penyelenggaraan pilkada langsung yang dinilainya sebagai wujud kedaulatan rakyat. Demikian intisari seminar nasional di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Pabelan, Jawa Tengah, Sabtu (31/5).