Berita

Pada saat Indonesia mengalami resesi terbukti para pengusaha kecil yang bergerak di sektor UKM yang mampu bertahan, sementara unit usaha berskala nasional banyak yang tergoncang hempasan krisis moneter.

“Oleh karena itu pemerintah perlu mengembangkan skema kredit dan permodalan bagi pengusaha kecil, tanpa mengesampingkan bisnis-bisnis yang berskala besar” ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung.

Akbar mengakui hal tersebut dalam acara Konsultasi Nasional Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) di Loka Wiratama, Cisarua, Bogor, Kamis (19/6). Dalam acara tersebut hadir pula Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) versi MLB Ancol Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Damai Sejahtera (PDS) Ruyandi Hutasoit.

Lebih lanjut, Akbar mengungkapkan perlunya pemerintah memprioritaskan ekonomi kerakyatan dalam pembangunan. Pembangunan ekonomi tersebut harus memfokuskan pada pembangunan yang berbasiskan sumber daya manusia dan alam yang mampu berikan nilai tambah.

“Saya rasa kepemimpinan nasional berikutnya harus bisa menetapkan peraturan yang bisa mengoptimalkan ruang gerak pelaku ekonomi, mengembangkan iklim investasi yang kondusif, dan mewajibkan penerapan tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR),” jelas Akbar.

Ruyandi Hutasoit juga membenarkan pernyataan tersebut. Baginya ekonomi kerakyatan perlu dikuatkan agar tidak terlalu bergantung pada peran para konglomerat. “Namun bukan berarti tidak perlu, peran mereka tetap dibutuhkan,” ujarnya.

Sementara Muhaimin Iskandar mengungkapkan munclnya gejala neoliberalisme menjadikan Indonesia sebagai negara yang tak berdaya secara institusional. Hal ini disebabkan karena implementasi visi dan misi Indonesia sebagai sebuah negara belum tuntas. “Itulah sebabnya saat ini Indonesia hanya jadi pasar saja,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin ini.