Berita

Jakarta – Akbar Tandjung menyarankan agar para elit politik tidak terlalu terburu-buru menukung pemekaran sebuah daerah. Hal ini terkait kenyataan bahwa sebagian besar pemekaran justru berdampak buruk pada ekonomi daerah maupun pusat.

 “Harus ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih obyektif,” ujar Akbar Tandjung pada Acara Dialog Bersama Bang Akbar  yang akan disiarkan di Swara dan QTV, Selasa (18/11). Menurut Akbar, dari segi politik, keputusan pemekaran ada di tangan DPR-RI.  Sementara, DPR itu terdiri dari partai-partai politik.

Menurutnya, selama beberapa tahun belakangan, semakin banyak dana APBN yang dikeluarkan untuk membantu daerah-daerah baru hasil pemekaran.

Hal ini sesuai dengan apa yang dipaparkan Ketua Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah KPPOD, Bambang Brodjonegoro sebelumnya. Sebagai narasumber pada acara tersebut, Bambang Brodjonegoro memaparkan bahwa pemekaran di tingkat Kabupaten/kota sungguh memberatkan dan membutuhkan modal yang banyak dari pemerintah.

Dana dari pemerintah menurut Bambang Brodjonegoro kebanyakan digunakan untuk membayar gaji pegawai. Hal ini dikarenakan tidak adanya efisiensi birokrasi di daerah. Sehingga kadang, pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menarik investasi justru tidak terlaksana. “Hal ini menurunkan daya saing ekonomi,” tegas Bambang Brodjonegoro.  

“Akibatnya, kalau melihat pola pemekaran yang ada, sebagian besar malah menjadi daerah tertinggal,” ujar Bambang Brodjonegoro yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tersebut. Bahkan korbannya merupakan daerah induk itu sendiri.