Berita

Jakarta – Ketahanan pangan dan politik pangan di Indonesia harusnya dapat dijadikan sebagai pengganda pendapatan sekaligus pengganda lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Untuk itu, diharapkan peran maksimal dari politisi dan pemerintah.

“Kalau dilihat dari perspektif politik pangan, harusnya Negara dapat memberdayakan pangan secara kontinyu dan sumber-sumber pangan yang bisa dijamin,” ujar Akbar Tandjung pada acara Dialog Bersama Bang Akbar yang akan ditayangkan di Qtv dan Swara Channel dapa Selasa, (2/12).

Menurutnya, walaupun saat ini sudah mendekati swasembada beras maupun jagung, akan tetapi ada bahan pangan seperti gandum, yang sudah dikonsumsi secara nasional yang praktis masih diimpor sepenuhnya. Begitupula dengan kedelai. Hal ini mengkhawatirkan karena disaat krisis yang meningkatkan nilai dollar terhadap rupiah, Indonesia masih tergantung dengan bahan impor.
 

Apalagi terdapat lahan-lahan yang beralih fungsi menjadi perumahan, industry, maupun infrastrutur seperti jalan tol di daerah-daerah pertanian. Untuk itu harus dicari alternatifnya, seperti peningkatan lahan pertanian di luar Pulau Jawa.

“ Untuk meningkatkan politik pangan, hal ini harus diperhatikan seluruhnya. Di dalam politik memang terdapat pilihan-pilihan, akan tetapi masalah pangan rakyat harus diperhatikan,” tegas Akbar Tandjung.

Akan tetapi, menurut Prof. Bustanul Arifin yang menjadi narasumber pada dialog kali ini, tidak cukup dokumen politik saja untuk melakukan pembangunan pertanian. Yang penting adalah bagaimana Negara berperan membangun infrastruktur pertanian. “Tujuannya agar lahan pertanian bisa menyediakan potensi agar terciptanya lapangan kerja dan tambahan pendapatan,” jelas Bustanul Arifin.

Sementara itu, keberhasilan dalam bidang pertanian yangpernah dicapai Indonesia pada akhir 190-an, menurut Akbar dikarenakan segi politik yang lebih stabil. Terutama dengan adanya trilogi pembangunan.

“Walaupun politik memang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, akan tetapi saat ini kita lebih memikirkan bagaimana politiknya itu sendiri. Untuk itu, kita harus mengevaluasi proses politik tanpa mengurangi kebebasan masyarakat,” ujar Akbar Tandjung.

Menurut Bustanul Arifin, konsep pembangunan pangan memang sesuatu yang rumit, sayangnya hal tersebut tidak dijadikan “PR” (pekerjaan rumah, red) bagi para politisi kita. Malaysia dengan program ekonomi baru-nya dapat dengan tegas dan sederhana menerjemahkan keinginan rakyat dan pemerintahan. “Tak cukup hanya dengan jargon-jargon belaka untuk kesejahteraan petani. Padahal pupuk langka,” ujar Bustanul Arifin.