Berita
Senin, 15 Desember 2008 14:32:23
Soal Poros Tengah Jilid II dan Pengharaman Golput
Akbar: Harga BBM Turun Objektif, Pemerintah Manfaatkan Secara Subjektif
Kategori: Dari Redaksi
JAKARTA – Wacana koalisi parpol Islam atau poros tengah jilid II yang digagas Din Syamsudin dinilai Akbar masih terlalu dini. Akbar mencermati pasca gagasan tersebut reaksi di kalangan parpol Islam belum kondusif. Menurut Akbar kesuksesan poros tengah tahun 1998 (poros tengah jilid I-red.) menggolkan Gus Dur menjadi presiden tidak bisa serta merta terulang dalam konteks pemilu legislatif maupun pilpres tahun 2009.
Demikian penggalan acara televisi “Dialog Bersama Bang Akbar” yang tayang di Q TV dan Swara Channel Selasa, (16/12/08), pukul 21:00 WIB. Dalam episode kali ini topik diskusi fokus pada tiga tema. Pertama, mencermati maraknya kemunculan parpol peserta pemilu 2009 dan kebingungan rakyat menentukan pilihannya.
Kedua, syarat pencapresan oleh parpol yang ditentukan undang-undang sebanyak minimal 20 persen suara parpol secara nasional atau 25 persen suara parpol di parlemen. Akibatnya pilihan capres menjadi terbatas. Ketiga, fenomena penyelenggaraan pilkada sepanjang tahun yang kemungkikan membuat rakyat menjadi jenuh.
“Reaksi diantara parpol Islam kelihatannya belum kondusif,” jawab Akbar terhadap pertanyaan penonton yang hadir. Menurut Akbar tidak ada jaminan poros tengah jilid II akan berhasil seperti poros tengah jilid I. “Poros tengah tahun 1998 lebih berhasil dalam hal menjadikan Gus Dur sebagai presiden,” paparnya.
Namun dalam konteks pemilu tahun 2009 Akbar menilai belum tentu berhasil. “Kalau masih dominan kepentingan politik atau manuver politik,” jelasnya.
BBM Memang Seharusnya Turun
Mengomentari soal penurunan harga BBM yang dua kali dilakukan pemerintahan SBY, Akbar menilai memang sudah seharusnya. “Konsekuensi penurunan harga minyak dunia,” tegasnya.
Kalau pun pemerintah menjadikan isu penurunan harga BBM sebagai bukti prestasi dan kinerja Presiden SBY hal tersebut tidak bisa dielakkan. “Kondisi objektifnya harga BBM harus turun. Tentu pemerintah menggunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya subjektif,” pungkas Akbar.
Berlebihan, Fatwa Haram Golput MUI
Terkait wacana pengharaman golput oleh MUI seperti yang diusulkan Hidayat Nur Wahid, Akbar menilai berlebihan. “Kenapa agama dibawa-bawa dalam politik,” tanya Akbar. Menurut Akbar mengutip pendapat Nurcholish Madjid, politik adalah soal profan yang tidak perlu disakralisasi.
Akbar meminta semua pihak lebih berhati-hati dalam menggunakan terminologi agama dalam politik praktis. “Kalau haram berarti yang golput masuk neraka dong,” canda Akbar yang disambut tawa penonton yang hadir.
(dhyt)
Demikian penggalan acara televisi “Dialog Bersama Bang Akbar” yang tayang di Q TV dan Swara Channel Selasa, (16/12/08), pukul 21:00 WIB. Dalam episode kali ini topik diskusi fokus pada tiga tema. Pertama, mencermati maraknya kemunculan parpol peserta pemilu 2009 dan kebingungan rakyat menentukan pilihannya.
Kedua, syarat pencapresan oleh parpol yang ditentukan undang-undang sebanyak minimal 20 persen suara parpol secara nasional atau 25 persen suara parpol di parlemen. Akibatnya pilihan capres menjadi terbatas. Ketiga, fenomena penyelenggaraan pilkada sepanjang tahun yang kemungkikan membuat rakyat menjadi jenuh.
“Reaksi diantara parpol Islam kelihatannya belum kondusif,” jawab Akbar terhadap pertanyaan penonton yang hadir. Menurut Akbar tidak ada jaminan poros tengah jilid II akan berhasil seperti poros tengah jilid I. “Poros tengah tahun 1998 lebih berhasil dalam hal menjadikan Gus Dur sebagai presiden,” paparnya.
Namun dalam konteks pemilu tahun 2009 Akbar menilai belum tentu berhasil. “Kalau masih dominan kepentingan politik atau manuver politik,” jelasnya.
BBM Memang Seharusnya Turun
Mengomentari soal penurunan harga BBM yang dua kali dilakukan pemerintahan SBY, Akbar menilai memang sudah seharusnya. “Konsekuensi penurunan harga minyak dunia,” tegasnya.
Kalau pun pemerintah menjadikan isu penurunan harga BBM sebagai bukti prestasi dan kinerja Presiden SBY hal tersebut tidak bisa dielakkan. “Kondisi objektifnya harga BBM harus turun. Tentu pemerintah menggunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya subjektif,” pungkas Akbar.
Berlebihan, Fatwa Haram Golput MUI
Terkait wacana pengharaman golput oleh MUI seperti yang diusulkan Hidayat Nur Wahid, Akbar menilai berlebihan. “Kenapa agama dibawa-bawa dalam politik,” tanya Akbar. Menurut Akbar mengutip pendapat Nurcholish Madjid, politik adalah soal profan yang tidak perlu disakralisasi.
Akbar meminta semua pihak lebih berhati-hati dalam menggunakan terminologi agama dalam politik praktis. “Kalau haram berarti yang golput masuk neraka dong,” canda Akbar yang disambut tawa penonton yang hadir.
(dhyt)
Komentar Terkini (
0
komentar)
Loading...