Berita

Purwakarta – Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum jangan melalui fatwa agama. Masyarakat perlu dijelaskan pentingnya pemilu dalam mewujudkan aspirasi mereka.

“Jangan ada politisasi agama,” tegas Akbar Tandjung dalam wawancara bersama wartawan usai menghadiri Pelantikan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Purwakarta Periode 2008 – 2009 di Pendopo Kabupaten Purwakarta, Kamis (18/12).
 
Karenanya, menurut Akbar MUI (Majelis Ulama Indonesia) tidak perlu untuk mengeluarkan fatwa mengenai keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum.

Untuk mensukseskan pemilu, dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat maka menurutnya dibutuhkan usaha semua pihak untuk menjelaskan betapa pentingnya pemilu itu sendiri.
 
Termasuk oleh para calon legislatif. Saat ini calon legislatif menurutnya dituntut untuk bisa berkomunikasi langsung dengan  konstituennya. “Semua harus turun ke bawah,” jelas Akbar Tandjung.

Salah satunya dengan menjelaskan bahwa pemilu merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk mencari pemimpin yang dinilai bisa mewujudkan aspirasi mereka. Dimana pemimpin yang dibutuhkan saat ini adalah pemimpin yang bisa merubah kehidupan rakyat.

“Ini tanggung jawab mereka juga,” ujar Akbar Tandjung mengenai peran serta masyarakat dalam suksesi kepemimpinan nasional melalui mekanisme pemilihan umum.

Akan tetapi, bila memang tidak ada calon pemimpin yang dianggap dapat menjawab seluruh aspirasi rakyat, menurut Akbar, kita tidak boleh melarang mereka untuk tidak memilih.



(gees)