Berita
Jakarta - Akbar Tandjung menawarkan ide agar partai-partai sudah melakukan koalisi sebelum pemilihan legislatif diselenggarakan. Hal ini disampaikannya pada Dialog Arah Koalisi 2009, di DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kamis, (12/2).
Koalisi ini menurutnya diikuti juga dengan penentuan capres-cawapres yang bakal diusung oleh koalisi tersebut. Hal ini akan membuat sistem partai banyak bisa sesuai dengan sistem presidensiil.
Syaratnya, pihak-pihak yang melakukan koalisi tersebut harus menyamakan platform bersama dan menjalin koalisi paling tidak untuk waktu lima tahun. “Kalau tidak, maka sulit untuk membuat cetak biru sebuah pemerintahan ke depannya,” jelas Akbar.
Selain itu, Akbar pun memaparkan beberapa kriteria kepemimpinan yang dipandang baik olehnya. Yaitu, pemimpin yang memiliki visi, kapabilitas, kemampuan, komitmen yang kuat dan keyakinan dalam menjalankan tugasnya. “Pemimpin itu pun harus besar di lingkungan politik dan memiliki sifat kenegarawanan,” paparnya.
Senada dengan pendapat-pendapat yang dikemukakan Akbar, Sohibul Iman, salah satu pembicara dari PKS pada dialog tersebut menegaskan bahwa sistem yang dibangun saat ini belumlah matang. Sehingga menurutnya banyak terjadi anomali. “Tekad PKS ingin membangun sistem,” ujarnya.
Ia pun menjabarkan keinginan untuk menciptakan seorang pemimpin historis. Istilah yang dipakainya untuk menggambarkan seorang pemimpin yang telah melalui banyak pergulatan atau pengalaman.
Sebaliknya, ia ingin mencegah munculnya pemimpin mitos. Pemimpin yang muncul karena semacam darah biru atau warisan kharisma. “Akan tetapi dalam Negara demokrasi memang masih sulit untuk menghilangkan hal seperti ini. Contohnya keluarga Kennedy di Amerika yang selalu dinanti-nanti,” papar Iman.
Dialog yang di moderatori oleh Zulkifli Mansyah tersebut juga dihadiri oleh Presiden PKS, Tufatul Sembiring. Tifatul menjelaskan bahwa salah satu tujuan mengadakan dialog rutin ini adalah mengumpulkan bahan-bahan untuk diajukan pada Majelis Dewan Syuro PKS.
Hal ini dilakukan karena menurutnya pihaknya menyadari bahwa PKS tidak bisa sendiri, dan harus berkoalisi untuk mengajukan calon presiden maupun calon wakil presiden.