Berita
Rabu, 19 November 2008 00:00:00
PEMILU 2009
Golkar: Koalisi Harus Saling Melengkapi
Kategori: Kliping Media
JAKARTA (Suara Karya): Partai Golkar menganggap koalisi antarparpol merupakan suatu keharusan dalam menghadapi Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2009 mendatang. Namun, yang perlu menjadi catatan penting, semangat dari tujuan koalisi tersebut mesti saling melengkapi dalam karakteristik dan program partai demi tercapainya kesejahteraan bangsa.
Demikian rangkuman pendapat yang dihimpun Suara Karya, dari Ketua Umum DPP Partai Golkar HM Jusuf Kalla (JK) dan sejumlah unsur pimpinan Kelompok Induk Organisasi (Kino) Partai Golkar, secara terpisah di Jakarta, kemarin.
"Koalisi adalah suatu keharusan karena dua hal. Pertama, karena syarat-syarat pilpres nanti lebih berat. Kedua, apabila menang, harus meletakkan pemerintahan yang lebih mendekati di atas 50 persen (suara pemilu legislatif-Red) agar nanti dengan DPR yang baik dan kuat," ujar Kalla.
Ia mengatakan, dalam pemilu dengan 38 partai politik agak sulit ada parpol yang menang di atas 50 persen. Karena itu, harus dibangun koalisi di antara partai-partai yang ada. Namun, tutur dia, koalisi tersebut harus saling melengkapi dalam karakteristik partai dan juga saling melengkapi dalam program-program partai.
"Selain itu juga harus sepaham dengan tujuan, yaitu semuanya harus berbicara bagaimana bangsa sejahtera, bagaimana kita menjalankan pemilu yang demokratis," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 HR Agung Laksono mengatakan, hendaknya koalisi yang dibangun Partai Golkar tidak diputuskan secara terburu-buru, karena koalisi yang dimaksudkan tidak hanya untuk menghadapi pemilihan presiden (pilpres), melainkan juga dilandasi untuk kepentingan bangsa usai pemilu.
"Koalisi pada prinsipnya bukan hanya menyukseskan pemilihan presiden, tapi membangun bangsa pascapemilihan," ujarnya.
Menurut Agung yang juga Ketua DPR, adanya persyaratan dukungan pengajuan calon presiden secara jelas mengharuskan semua partai untuk melakukan koalisi agar tidak menyulitkan. "Tentunya ini juga dimaksudkan agar koalisi mendapatkan dukungan kuat di pemerintahan," katanya.
Meski begitu, Agung menginginkan agar semangat dari koalisi adalah untuk mempermudah dan memperkuat pemerintahan. "Kalau koalisi dalam jumlah banyak dirasakan tidak kondusif, sehingga arahnya kita (Partai Golkar-Red) akan terapkan koalisi sederhana agar memudahkan dalam penyusunan kabinet ataupun mengelola hubungan di parlemen," ucapnya.
Namun, untuk saat ini, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menegaskan, Partai Golkar belum memutuskan rencana koalisi dengan partai mana pun. "Koalisi baru akan diputuskan setelah ada hasil pemilu legislatif, sehingga untuk sekarang ini masih terbuka dengan partai mana pun," kata Agung.
Sementara itu, Sekjen DPP Ormas MKGR Roem Kono mengatakan, ajakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk berkoalisi dengan Partai Golkar dalam menghadapi Pemilu 2009 perlu menjadi perhatian serius bagi Partai Golkar.
"Kalau koalisi dibangun dengan semangat kepentingan bangsa, tentunya pemikiran-pemikiran dan ajakan dari PDIP itu harus dijadikan perhatian serius di partai politik, termasuk Partai Golkar," katanya.
Meski begitu, tutur Roem Kono, Partai Golkar sudah punya mekanisme atau aturan sendiri soal dengan siapa Partai Golkar nantinya akan berkoalisi.
"Kita sudah menetapkan untuk menunggu hasil legislatif terlebih dulu. Mekanisme itu sudah menjadi aturan dari kita sendiri. Artinya, langkah politik kita, sangat tergantung dari hasil pemilu," ujarnya.
Sementara itu, ditemui secara terpisah, mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung menilai, terlalu pagi membicarakan koalisi saat ini. Karena, baik Partai Golkar maupun PDIP belum tahu berapa besar kekuatan masing-masing.
"Bagi PDIP dan Partai Golkar, koalisi bukan hal baru. Pada Pemilu 2004 lalu kita sudah melakukan koalisi dalam bentuk koalisi kebangsaan. Tapi, kalau mereka mau berkoalisi, sekarang belum saatnya dibicarakan, karena kita belum tahu apa hasil pemilu legislatif," katanya.
Menurut Akbar, koalisi Partai Golkar dan PDIP tidak hanya dibutuhkan untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden, tapi prinsipnya untuk memperkuat sistem presidensial. Karena, jika PDIP dan Partai Golkar berkoalisi, pemerintahan akan kuat.
Di sisi lain, tutur dia, kalau akhirnya PDIP dan Partai Golkar hanya ada di luar pemerintahan, mereka juga bisa berkoalisi di luar pemerintahan.
Akbar juga mengatakan, koalisi PDIP-Partai Golkar merupakan koalisi yang ideal. Tapi, semua itu harus dibicarakan setelah pemilu legislatif. Karena, Partai Golkar sendiri masih akan melihat seberapa besar kekuatannya setelah pemilu legislatif.
"Kalau kita memperoleh suara signifikan, mungkin juga kita tidak mau jadi nomor dua. Karena desakan dari DPD Golkar agar Partai Golkar mengusung calon presiden juga sangat kuat. Dan, partai tidak bisa menolak begitu saja keinginan mereka, tapi harus ditentukan oleh mekanisme partai," kata Akbar.
Meski demikian, Akbar juga tidak menampik adanya kecenderungan yang kuat dari Jusuf Kalla untuk tetap mempertahankan duetnya bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Walaupun hingga kini SBY belum memperlihatkan sinyal untuk tetap berkoalisi dengan JK.
"Saya melihat kecenderungan Pak JK untuk tetap bersama SBY, tapi saya melihat keinginan DPD untuk mengusung JK sebagai presiden dari Partai Golkar juga cukup kuat. Apalagi dalam rapimnas (rapat pimpinan nasional-Red) beberapa waktu lalu juga muncul tujuh nama capres yang diusulkan DPD-DPD Partai Golkar," kata Akbar lagi.
Namun, menurut Akbar, pascapemilu legislatif pun belum menjamin Partai Golkar berkoaliasi dengan PDIP atau Partai Demokrat. Karena, situasi politik saat ini pasti akan jauh berbeda dengan situasi pada tahun 2009. "Kita belum tahu akan ada perubahan apa di 2009 nanti," kata Akbar.
Di tempat terpisah, anggota DPR dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon mengatakan, koalisi antara PDIP dan Partai Golkar memang sudah menjadi amanat rakyat. Karena itu, kalau PDIP dan Partai Golkar ingin berkoalisi seyogianya dilakukan sejak sekarang.
"Kalau koalisi dilakukan setelah pemilu, ketika kita sama sama tahu seberapa kekuatan kita, pembicaraannya akan lain. Malah akan ada kecenderungan 'dagang sapi'," katanya.
(M Kardeni/Kartoyo DS)
Demikian rangkuman pendapat yang dihimpun Suara Karya, dari Ketua Umum DPP Partai Golkar HM Jusuf Kalla (JK) dan sejumlah unsur pimpinan Kelompok Induk Organisasi (Kino) Partai Golkar, secara terpisah di Jakarta, kemarin.
"Koalisi adalah suatu keharusan karena dua hal. Pertama, karena syarat-syarat pilpres nanti lebih berat. Kedua, apabila menang, harus meletakkan pemerintahan yang lebih mendekati di atas 50 persen (suara pemilu legislatif-Red) agar nanti dengan DPR yang baik dan kuat," ujar Kalla.
Ia mengatakan, dalam pemilu dengan 38 partai politik agak sulit ada parpol yang menang di atas 50 persen. Karena itu, harus dibangun koalisi di antara partai-partai yang ada. Namun, tutur dia, koalisi tersebut harus saling melengkapi dalam karakteristik partai dan juga saling melengkapi dalam program-program partai.
"Selain itu juga harus sepaham dengan tujuan, yaitu semuanya harus berbicara bagaimana bangsa sejahtera, bagaimana kita menjalankan pemilu yang demokratis," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 HR Agung Laksono mengatakan, hendaknya koalisi yang dibangun Partai Golkar tidak diputuskan secara terburu-buru, karena koalisi yang dimaksudkan tidak hanya untuk menghadapi pemilihan presiden (pilpres), melainkan juga dilandasi untuk kepentingan bangsa usai pemilu.
"Koalisi pada prinsipnya bukan hanya menyukseskan pemilihan presiden, tapi membangun bangsa pascapemilihan," ujarnya.
Menurut Agung yang juga Ketua DPR, adanya persyaratan dukungan pengajuan calon presiden secara jelas mengharuskan semua partai untuk melakukan koalisi agar tidak menyulitkan. "Tentunya ini juga dimaksudkan agar koalisi mendapatkan dukungan kuat di pemerintahan," katanya.
Meski begitu, Agung menginginkan agar semangat dari koalisi adalah untuk mempermudah dan memperkuat pemerintahan. "Kalau koalisi dalam jumlah banyak dirasakan tidak kondusif, sehingga arahnya kita (Partai Golkar-Red) akan terapkan koalisi sederhana agar memudahkan dalam penyusunan kabinet ataupun mengelola hubungan di parlemen," ucapnya.
Namun, untuk saat ini, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menegaskan, Partai Golkar belum memutuskan rencana koalisi dengan partai mana pun. "Koalisi baru akan diputuskan setelah ada hasil pemilu legislatif, sehingga untuk sekarang ini masih terbuka dengan partai mana pun," kata Agung.
Sementara itu, Sekjen DPP Ormas MKGR Roem Kono mengatakan, ajakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk berkoalisi dengan Partai Golkar dalam menghadapi Pemilu 2009 perlu menjadi perhatian serius bagi Partai Golkar.
"Kalau koalisi dibangun dengan semangat kepentingan bangsa, tentunya pemikiran-pemikiran dan ajakan dari PDIP itu harus dijadikan perhatian serius di partai politik, termasuk Partai Golkar," katanya.
Meski begitu, tutur Roem Kono, Partai Golkar sudah punya mekanisme atau aturan sendiri soal dengan siapa Partai Golkar nantinya akan berkoalisi.
"Kita sudah menetapkan untuk menunggu hasil legislatif terlebih dulu. Mekanisme itu sudah menjadi aturan dari kita sendiri. Artinya, langkah politik kita, sangat tergantung dari hasil pemilu," ujarnya.
Sementara itu, ditemui secara terpisah, mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung menilai, terlalu pagi membicarakan koalisi saat ini. Karena, baik Partai Golkar maupun PDIP belum tahu berapa besar kekuatan masing-masing.
"Bagi PDIP dan Partai Golkar, koalisi bukan hal baru. Pada Pemilu 2004 lalu kita sudah melakukan koalisi dalam bentuk koalisi kebangsaan. Tapi, kalau mereka mau berkoalisi, sekarang belum saatnya dibicarakan, karena kita belum tahu apa hasil pemilu legislatif," katanya.
Menurut Akbar, koalisi Partai Golkar dan PDIP tidak hanya dibutuhkan untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden, tapi prinsipnya untuk memperkuat sistem presidensial. Karena, jika PDIP dan Partai Golkar berkoalisi, pemerintahan akan kuat.
Di sisi lain, tutur dia, kalau akhirnya PDIP dan Partai Golkar hanya ada di luar pemerintahan, mereka juga bisa berkoalisi di luar pemerintahan.
Akbar juga mengatakan, koalisi PDIP-Partai Golkar merupakan koalisi yang ideal. Tapi, semua itu harus dibicarakan setelah pemilu legislatif. Karena, Partai Golkar sendiri masih akan melihat seberapa besar kekuatannya setelah pemilu legislatif.
"Kalau kita memperoleh suara signifikan, mungkin juga kita tidak mau jadi nomor dua. Karena desakan dari DPD Golkar agar Partai Golkar mengusung calon presiden juga sangat kuat. Dan, partai tidak bisa menolak begitu saja keinginan mereka, tapi harus ditentukan oleh mekanisme partai," kata Akbar.
Meski demikian, Akbar juga tidak menampik adanya kecenderungan yang kuat dari Jusuf Kalla untuk tetap mempertahankan duetnya bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Walaupun hingga kini SBY belum memperlihatkan sinyal untuk tetap berkoalisi dengan JK.
"Saya melihat kecenderungan Pak JK untuk tetap bersama SBY, tapi saya melihat keinginan DPD untuk mengusung JK sebagai presiden dari Partai Golkar juga cukup kuat. Apalagi dalam rapimnas (rapat pimpinan nasional-Red) beberapa waktu lalu juga muncul tujuh nama capres yang diusulkan DPD-DPD Partai Golkar," kata Akbar lagi.
Namun, menurut Akbar, pascapemilu legislatif pun belum menjamin Partai Golkar berkoaliasi dengan PDIP atau Partai Demokrat. Karena, situasi politik saat ini pasti akan jauh berbeda dengan situasi pada tahun 2009. "Kita belum tahu akan ada perubahan apa di 2009 nanti," kata Akbar.
Di tempat terpisah, anggota DPR dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon mengatakan, koalisi antara PDIP dan Partai Golkar memang sudah menjadi amanat rakyat. Karena itu, kalau PDIP dan Partai Golkar ingin berkoalisi seyogianya dilakukan sejak sekarang.
"Kalau koalisi dilakukan setelah pemilu, ketika kita sama sama tahu seberapa kekuatan kita, pembicaraannya akan lain. Malah akan ada kecenderungan 'dagang sapi'," katanya.
(M Kardeni/Kartoyo DS)
Komentar Terkini (
0
komentar)
Loading...